Pembangunan sektor pariwisata memiliki dampak besar bagi sektor lain, salah satunya sektor ekonomi. Dimana, ketika sektor pariwisata semakin maju dan berkembang, maka akan semakin meningkat penerimaan devisa negara, sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam hal mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata dinilai menjadi sektor unggulan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena potensi alam yang dimiliki. Menurut data yang diperoleh dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2021 jumlah pulau di Indonesia (termasuk pulau besar dan pulau kecil) yang terdata menurut pemerintah adalah 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Potensi ini membuat Indonesia kaya akan keberagaman, mulai dari budaya, agama, tradisi, suku, etnis, kuliner, dan berbagai keindahan alam yang dimiliki oleh setiap pulau yang menjadi daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Dalam menyelenggarakan pembangunan sektor pariwisata seringkali harus berhadapan dengan aktivitas yang menyebabkan dampak negatif, misalnya saja dampak lingkungan. Maka dari itu, pembangunan pariwisata perlu mempertimbangkan potensi dan keunikan setiap daerahnya. Pengembangan sektor pariwisata tidak boleh hanya memperhatikan manfaat ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan unsur sosial politik dan ekosistem kawasan. Maka dari itu perlu yang namanya pembangunan berkelanjutan. Secara spesifik Grundy (1993) menyebutkan bahwa konsep Sustainable Development terdiri dari 3 (tiga) elemen sistem yang menyangkut:
- Keberlanjutan ekologi
- Keberlanjutan sosial, dan
- Keberlanjutan ekonomi
(Gambar Model Pembangunan Berkelanjutan dalam Kepariwisataan (Dorobantu dan Nistoreanu 2012: 262) dalam Asmin, Ferdinal (2018).
Dalam hal ini konsep ekowisata cocok dikembangkan. Ekowisata merupakan salah satu wisata alternatif dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan karena dianggap bisa memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengembangan kemampuan berusaha (Scheyvens, 2000) dalam Susilawati, serta memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol penggunaan sumber daya alam di daerah tertentu sebagai salah satu aset kegiatan ekowisata (Ashley & Roe, 1997) dalam Susilawati.
Dari aspek ekologi, perencanaan pengukuran daya dukung lingkungan sangat penting sebelum lokasi dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Daya dukung lingkungan akan mempresentasikan kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan ekowisata seperti penyediaan air bersih, penataan lahan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah ekowisata. Daya dukung lingkungan untuk pariwisata akan berkaitan dengan jumlah wisatawan yang dapat berkunjung ke lokasi ekowisata tersebut, fasilitas ekowisata yang dapat dibangun dan masalah sampah yang muncul dari kegiatan ekowisata. Selain itu, bahan material yang dipergunakan dalam pembangunan fasilitas wisata merupakan produk lokal dan tidak dalam intensitas yang sangat besar (Sutiarso, 6-8).
Secara ekonomis, suatu perencanaan pengembangan ekowisata harus memasukkan perhitungan biaya manfaat dari pengembangan ekowisata. Dalam perhitungan biaya dan manfaat (Cost Benefit Analysis) tidak hanya dijelaskan keuntungan ekonomis yang akan diterima oleh pihak terkait namun juga biaya yang harus ditanggung seperti biaya konservasi atau preservasi lingkungan. Tentu saja jangka waktu yang diperhitungkan dalam perhitungan dapat bervariasi sesuai dengan kesepakatan semua stakeholders yang terkait. Sedangkan secara sosial budaya, perencanaan harus memasukkan kondisi sosial budaya lokal masyarakat yang dapat dikembangkan dalam kegiatan ekowisata serta kemungkinan dampak negatif yang akan diterima dan cara mengatasinya (Sutiarso, 6-8).
Keberhasilan ekowisata tergantung pada beberapa hal, yang dapat dibagi menjadi tiga faktor utama yaitu faktor internal, eksternal dan struktural. Faktor internal dapat diklasifikasikan seperti potensi daerah untuk pengembangan ekowisata, pengetahuan operator ekowisata tentang pelestarian lingkungan dan partisipasi penduduk lokal. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor kunci yang berasal dari luar lokasi ekowisata tersebut, seperti kesadaran wisatawan akan kelestarian lingkungan, kegiatan penelitian/pendidikan di wilayah ekowisata untuk kepentingan kelestarian lingkungan dan masyarakat lokal. Sedangkan faktor struktural adalah faktor yang berhubungan dengan kelembagaan, kebijakan dan regulasi pengelolaan kawasan ekowisata (tingkat lokal, daerah, nasional dan internasional). Ketiga faktor kunci keberhasilan ini di sisi lain dapat menjadi kendala bagi pengembangan ekowisata (Sutiarso, 6-8).
Pembangunan sektor pariwisata melalui ekowisata ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya kolaborasi dari masyarakat, pemerintah, akademisi, dan profesional. Pembangunan ekowisata berkelanjutan tidak akan bisa dilakukan dengan jangka waktu pendek, namun perlu disiapkan strategi jangka panjang.
Artikel ini ditulis oleh Aida Nur Affifah, mahasiswa Universitas Brawijaya yang tertarik dan aktif dalam bidang sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Referensi:
Asmin, Ferdinal. 2018. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana. 42
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. diakses melalui https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 09.14 wib.
Grundy, K.J. 1993. Sustainable Development – An Emerging Paradigm? Proceedings of the Seventeenth Conference, New Zealand Geographical Society Conference 1993. Christchurch. New Zealand.
Susilawati. Pengembangan Ekowisata sebagai Salah saru Upaya Pemberdayaan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat.
Sutiarso, M.A. Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan melalui Ekowisata. 6-8.
https://unsplash.com/photos/OqAPm6rL7hw
Penulis: Aida Nur Affifah
